-->
  • Jelajahi

    Copyright © AB NEWS | Indonesia Morning Post
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan Halaman Depan

    Menu Bawah

    233 Personel Gabungan Amankan Aksi Tolak Omnibus Law di Purbalingga

    AB NEWS
    Selasa, 13 Oktober 2020, 21:36 WIB Last Updated 2020-10-13T14:36:45Z
    233 Personel Gabungan Amankan Aksi Tolak Omnibus Law di Purbalingga

    AB NEWS ■ Aksi penolakan terhadap Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja di Purbalingga dilaksanakan dengan tertib. Bila aksi penolakan di wilayah lain dilakukan dengan turun ke jalan, aksi di Purbalingga dilakukan dengan audiensi di Pendapa Dipokusumo, pada Selasa (13/10/2020).

    Peserta aksi adalah delapan lembaga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Buruh PurbaIingga. Mereka berasal dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI), Incident Java Independen (IJI), Pemuda PurbaIingga Bersatu (PPB), Sangga Langit, Anak Bangsa, Komunitas Seni PurbaIingga (Konsep) dan Komunitas Semut.

    Audiensi dilakukan Aliansi Peduli Buruh dengan Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, Ketua DPRD PurbaIingga Bambang Irawan, Kapolres Purbalingga AKBP Muchammad Syafi Maulla, Dandim PurbaIingga Letkol Decky Zulhas dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Edy Suryono.

    Sejumlah hal yang disampaikan dalam audiensi diantaranya pernyataan sikap Aliansi Peduli Buruh PurbaIingga yang menolak Omnibus Law dan meminta presiden menerbitkan Perpu pembatalan. 

    Selain itu, meminta pernyataan sikap tersebut bisa disampaikan hingga ke DPR RI. Disampaikan juga sejumlah permasalahan buruh yang ada di Kabupaten Purbalingga.

    Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada aliansi atas penyampaian aspirasi peduli buruh melalui forum yang terhormat dengan beraudiensi. 

    Menurutnya, hal ini mungkin tidak terjadi di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

    “Tentunya ini bisa menjadikan contoh yang baik dimana kita beraudiensi, menyampaikan aspirasi di sini sehingga tetap tercipta situasi yang damai,” ucapnya.

    Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan menyampaikan terkait pengesahan UU Cipta Kerja merupakan ranah DPR di tingkat pusat. Namun demikian aspirasi dari rekan-rekan aliansi di Purbalingga ini akan kita teruskan hingga ke Presiden, DPR RI dan Gubernur.

    “Saya sepakat jika kita saling berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan pekerja di Purbalingga. Silahkan temui saya mari kita cari solusi bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Kabag Ops Polres PurbaIingga AKP Pujiono saat dikonfirmasi terkait pengamanan menyampaikan bahwa untuk mengamankan penyampaian aspirasi penolakan UU Cipta Kerja pihaknya menerjunkan 233 personel gabungan. Pengamanan terdiri dari personel kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinhub dan Dinkes.

    “Kita siagakan personel antisipasi gangguan keamanan saat penyampaian aspirasi dilakukan. Alhamdulillah hingga kegiatan selesai berjalan dengan aman dan tertib,” ucapnya.

    Dari pantauan kegiatan usai beraudiensi, perwakilan peserta aksi menyerahkan salinan pernyataan sikap terkait penolakan UU Cipta Kerja kepada Ketua DPRD. Surat pengantar pernyataan sikap kemudian ditantangani Pjs Bupati dan Ketua DPRD untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.

    ■ Imam Santoso/Hms
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Berita Terbaru

    loading...